“Islam mu masih liberal, Fath?” tanya Mas Pri, teman lama aktivis Arimatea yang nyambung lagi lewat FB.

“Islam liberal itu apa, Mas?”

“Yo seperti awakmu itu,” balas Mas Priambodo, ST.

Kami pun cengengas-cengengesan lagi a la dunia maya. Mas Pri sahabat lama. Kenal beliau sejak masa Ospek mahasiswa baru. Beliau senior saya yang kebagian memberi hukuman. Sialnya saya termasuk mahasiswa yang tidak mudah dikendalikan dan bikin ketentraman superioritas senior terancam. Kesialan ini yang seringkali mempertemukan kami.

Kenapa saya terlabeli Islam Liberal? Apakah benar saya liberal? Apa yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain?

Saya tidak tahu persis kenapa teman-teman labeli saya liberal. Yang saya ingat, ketika pertengahan tahun 90-an saat faham keislaman (tarbiyah, HTI, salafi, HMI, PMII dls.) saling bersaing menancapkan pengaruhnya di organisasi keislaman intra-kampus, termasuk masjidnya, saya termasuk bukan orang partisan dengan mendukung salah satunya.

Bagi saya, organisasi intra-kampus lebih baik independen dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Konsekuensinya saya harus membuka fikiran bagi orang-orang yang berseberang faham dengan Islam saya, termasuk membebaskan masjid markas kami, berlangganan media (beletin, selebaran, jurnal) dari semua jenis faham yang saling bersaing.

Barangkali dari sini orang mengenal saya sebagai liberal, membebaskan kawan-kawan dan jama’ah masjid membaca langsung dari media-media yang berseberangan yang mencoba menjajakan faham keislamannya. Saya fikir dengan berinteraksi langsung dengan berbagai macam warna keislaman bisa sedikit meluruhkan fanatisme faham yang tidak perlu. Karena sudah menjadi rahasia umum, setiap faham pasti mengunggul-menangkan fahamnya sendiri, dan itu sah-saja. Tetapi menjelek-jelekkan faham lain orang lain dengan mendistorsi/ memlintir pendapat lawan, ini yang tidak boleh. Itulah sebabnya semua harus diberi kesempatan untuk bicara sendiri, bukan dari penilai faham lain. Termasuk Syi’ah pun boleh berbicara. Ini kami lakukan di pertengahan tahun 90-an dengan mengundang Said Aqil Siradj (sekarang Ketua Umum PBNU yang saat itu baru beberapa bulan pulang nyantri dari Saudi), dari kedutaan Iran dan DDI.

Dengan demikian apakah saya termasuk liberal?! Padahal saya tidak  mempunyai hubungan dengan komunitas yang bermarkas di Utan Kayu itu, selain dengan Catatan Pinggir Goenawan Mohamad di MBM Tempo, pentolan komunitas itu.

Tanpa menjadi partisan, bukan berarti saya tidak mempunyai akar tradisi keislaman yang mewarnai hidup ini. Orang tua saya NU, maka tradisi inilah yang saya cerap sejak kecil. Tapi sekali lagi, mungkin saya bukan bagian dari NU yang banyak distereotipkan banyak orang, bahwa NU itu semi kejawen. Di komunitas kami, ada orang Muhamaddiyah yang lebih suka slametan yang bisa diinisiasikan sebagai bagian dari Islam Jawa, dibanding saya.

Apakah saya liberal? Jika saya tidak mau “asal tunduk” dengan pendapat orang lain (kecuali Qur’an dan Sunnah), barangkali, iya. Tetapi jika liberal dalam pengertian ideologi, tentu saja tidak. Di zaman Cak Nur (Nurcholis Madjid), ada debat seputar sekular, sekularisasi dan sekularisme. Perdebatan itu barangkali bisa sedikit membantu pemaham kita.

Tidak mau “asal tunduk” barangkali ini kuncinya. Ini mengingatkan saya ketika hampir dikeluarkan dari pesantren. Di awal tahun 90-an saya pernah bermukim di sebuah pesantren ± 3 km arah barat Kota Jombang. Pesantren NU tentu saja. Sebagaimana banyak pesantren NU yang (mohon maaf) “gagap” terhadap masalah kepemikikan asset pesantren. Sudah menjadi rahasia umum, banyak pesantren status assetnya belum “jernih”, mana yang milik pesantren (sebagian besar dari waqaf) mana yang milik generik dimiliki oleh pengasuh (kyai). Saya beruntung, sempat menjadi santri sorang kyai yang sangat bijaksana. Beda pandangan persoalan sensitif ini tidak mementalkan saya dari pesantren secara tidak hormat. Pada saat yang sama, beliau mengajari saya mengelola perbedaan dengan bijak.

Pemilu di awal 90-an sekali lagi menjadi jejak ketidak asal tundukan. Ayah dan Ibu saya yang PNS sudah pasti dipaksa menjadi Golkar. Ya dipaksa. Di tahun 70-an gaji ayah pernah “ditahan” karena afiliasi politik NU yang masih ke PPP. Baru setelah Muktamar NU 1984 yang kembali ke khiththah ayah saya menjadi tergolkarkan. Namun saya melawan, saya tak mau menjadi golkar. Saya memilih PPP yang lebih idealis-realis dibanding Golkar dan PDI ketika itu.

Jejak-jejak ini yang membuat saya tumbuh dalam “pergolakan” terus menerus, termasuk dalam perkembangan keislaman saya. SMP adalah masa pertama saya mengenal paham di keislaman selain NU, yaitu Muhammadiyah. Sayang setting politik saat itu sedang “menganaktirikan” NU. Sudah menjadi rahasia umum, saat itu menjadi NU harus siap-siap dikucilkan dan diganjal kariernya. Terutama di Departemen Agama.  Akibatnya munculah fenomana kelompok MUHAMADDINU, orang Muhammadiyah yang bertradisi NU. Menjadi Muhammadiyah untuk tampil di kantor, diam-diam kembali ke tradisi NU ketika di rumah.

Di usia SMP ini seringkali saya membawa buku-buku hasil batsul masa’il sebagai bahan perdebatan dengan guru agama yang Muhammadiyah, atau anak-anak Muhamaddiyah yang jumlahnya saat itu minoritas. Perdebatan yang menggelikan jika diteropong dari keinsyafan pada masa-masa berikutnya.

Jika ketika usia SMP keislaman saya diwarnai dengan perdebatan furu’iyah sepele. Maka di usia STM -usia yang mewajibkan saya harus menyantri- persoalan fundamental keislaman mulai dipertanyakan. Saat itu dimulailah perkenalan dengan teori ilmu kalam khususnya Asy ‘Ariyah dan Maturuddiyah. Saat itu saya sudah mulai membaca Khazanah Intelektual Islam (Jakarta, Bulan Bintang, 1982) tulisan Cak Nur. Dan melalui Jawa Pos yang ditempel di koran sekolah saya mengikuti Pidato Kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki.

Tahun 1993 saya masuk kota Malang. Kota dengan sejuta potensi.

[Bersambung...]